Tema Bimtek Nasional

Berikut adalah tema bimtek yang kami selenggarakan baik secara reguler maupun inhouse. Untuk tema lain yang belum ada pada daftar berikut, silahkan hubungi kami kontak yang tertera

Pengadaan Barang/Jasa

  • UJIAN SERTIFIKASI PBJ LEVEL 1
  • PEDOMAN SOP DALAM PENGADAANNBARANG/JASA PEMERINTAH
  • METODE PENYUSUNAN HPS DALAM PBJ
  • SOSIALISASI PERPRES NO.12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
  • JASA KONSTRUKSI
  • HUKUM KONTRAK DAN TEKNIS PENYUSUNAN KONTRK DALAM PBJ
  • AUDIT DALAM PENGELOLAAN PANGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
  • MEKANISME PENUNJUKAN LANGSUNG TANPA TENDER

Keuangan

  • PENATAUSAHAAN KEUANGAN SRTA PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA.2023
  • SOSIALISAI NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR)
  • PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023 SESUAI PERMENDAGRI NO.17 TAHUN 2021
  • EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
  • ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPTK, PPK DAN BENDAHARA
  • TATA KELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
  • BENDAHARA PENGELUARAN DAN PERPAJAKAN
  • PEDOMAN KEUANGAN DAERAH
  • PENYUSUNAN LAPORAN BERBASIS AKRUAL
  • MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH (PMKNO.191/PMK.05/2011)
  • PEDOMAN SAP BEBASIS AKRUAL
  • PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH (BLU)
  • TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS
  • PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
  • PERENCANAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD DAN RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA RENJA SKPD

Perpajakan

  • PEDOMAN PPNS (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL)
  • KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI PEMERINTAH
  • PENGELOLAAN PAJAK PBB DAN BPHTB
  • PENGELOLAAN POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN SAET DAERAH (PAD)
  • JURUSITA PAJAK
  • PENILAIAN OBJEK PBB P2
  • MEKANISME PENDAPATAN DAN PENILAIAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2)
  • TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN PENGISIAN e-SPT BAGI INSTANSI PEMERINTAH
  • PENGELOLAAN PAJAK BAGI BELANJA YANG BERSUMBER DARI APBD
  • PENYULUHAN PAJAK DAERAH

Barang dan Aset

  • SISTEM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/NEGARA
  • STRATEGI DAN TATA CARA SERTA TEKNIK DALAM PENILAIAN ASET DAERAH
  • PENGELOLAN ASET /BARANG MILIK DAERAH SESUAI PP NO.27 TAHUN 2014
  • AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH BERBASIS AKRUAL SESUAI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013
  • SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAN ASET DAERAH (SIMBADA)
  • TATA CARA DALAM PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH/NEGARA SESUAI PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2016
  • PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (BMD/BMN)
  • PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHAN TANGAN BARANG MILIK DAERAH
  • CONTOH PEMERIKSAAN HASIL ASET TETAP
  • PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Aparatur Desa

  • PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA MANAJEMEN BUMDES
  • PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DARI PERENCANAAN SAMPAI PELPORAN
  • MANAJEMEN PELYANAN PUBLIK BAGI APARATUR DESA
  • TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA
  • PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES
  • PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS SIKEUDES
  • PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN RPJMDES, APBDES
  • KINERJA SERTA TUGAS CAMAT/LURAH/KEPALA DESA DAN SEKRETARIS DESA
  • BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL PUSAT PELATIHAN DAN KONSULTASI NASIONAL (PPKN)
  • SOSIALISASI PERMENDESA PDTT TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS

DPRD

  • BIMTEK KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITA PLAFON ANGGARAN
  • OPTIMALISASI FUNGSI DAN WEWENANG DALAM PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
  • OPTIMALIASI RESES DAN POKOK PIKIRAN DPRD ASIL JASMARA
  • PENUNJUK PENINGKATAN KAPASITAS, PERAN, DAN FUNGSI ANGGOTA DPRD

Lingkungan Hidup

  • PEMBINAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK PEMERINTAH DAERAH
  • PENGELOLAAN AMPAH TERPADU
  • PENGENDALIAN PENCERMARAN AIR
  • DASAR DASAR AMDAL
  • TATA CARA PENYELESAIAN LINGKUNGAN HIDUP
  • TATA CARA DAN OPTIMALISASI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
  • PENYUSUNAN DAN PENILAIAN AMDAL

Rumah Sakit & BUMN

  • OPTIMALISASI PENGELOLAAN BUMD DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
  • SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT
  • MANAJEMEN KEUANGAN RUMAH SAKIT

Penanaman Modal

  • MANAJEMEN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
  • PEDOMAN PERENCANAAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
  • METODE PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH DAERAH (LP3D)
  • OPTIMALISASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM)

Kepegawaian

  • IMPLEMENTASI PP NO.17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN ASN
  • PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK INSTANSI PEMERINTAH 2022 - 2023
  • ANALISIS JABATAN (ANJAB) BAGI PEGAWAI ASN
  • PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK INSTANSI PEMERINTAH 2022 - 2023
  • PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA ASN
  • STANDAR KOMPETENSI JABATAN PNS
  • PEDOMAN ASN SESUAI UU RI NO. 5 TAHUN 2014

Kearsipan

  • MANAJEMEN KEARSIPAN DAN PENGELOLAAN PUSAT ARSIP
  • MANAJEMEN KEHUMASAN DI INTANSI PEMERINTAH
  • ADMINISTRASI KEARSIPAN
  • KEARSIPAN ELEKTRONIK (E-FILLING) DI INSTANSI PEMERINTAH
  • KOREPONDENSI DAN TATA NASKAH DINA
  • IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARSIP DIGITAL DAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

Satpol PP

  • PENINGKATAN KAPASITAS SDM POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
  • INTELEJEN SATPOL PP

Perhubungan

  • MANAJEMEN OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESELAMATAN
  • PENGELOLAAN PENERBANGAN
  • PENGELOLAAN PARKIR DAN RETRIBUSI DAERAH

Pertambangan

  • MANAJEMEN PERTAMBANGAN RAKYAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH UNTUK OTONOMI DAERAH
  • STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Kependudukan

  • MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  • KEMAMPUAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
  • MENINGKATKAN PROFESIONALISME TENAGA TEKNIS INFORMASI DATA KEPENDUDUKAN
  • TEKNIS KEPENDUDUKAN DALAM SISTEM INFORMASI APLIKASI KEPENDUDUKAN

Pariwisata

  • TEKNIS KEPARIWISATAAN TAHUN 2023
  • PENGELOLAAN RETRIBUSI OBJEK WISATA DAERAH DAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, REKLAMASI
  • MANAJEMEN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN MERANCANG MEDIA PROMOSI
  • PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL (RIPPDA) TAHUN 2010-2025

UKM

  • IMPLEMENTAI PP NO.17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NO.20 TAHUN 2008 TENTANG (UKM)
  • PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KETERAMPILAN, KERAJINAN TANGAN
  • IMPLEMENTASI UU NO.25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN INDONSIA

Galeri Kegiatan Yang Telah Kami Selenggarakan

Permohonan Bimtek & Pelatihan

Bagi anda yang menginginkan informasi lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan bimtek dan permohonan inhouse, silahkan hubungi kami melalui nomor whatsapp berikut ini

Senin s.d Jumat Jam Kerja 08.00 - 17.00 WIB